pengembangan pendidikan

April 8, 2010 pukul 4:01 am | Ditulis dalam Uncategorized | Tinggalkan komentar

(Sebagai Konsep Pemikiran yang perlu untuk dikembangkan
berdasarkan fakta dan data di lapangan)
Strategi pendidikan kolonial ialah untuk mengukuhkan kekuasaan pemerintah dan memantapkan program ekonomi negerinya di Eropa sana.  Pada pendidikan tingkat rendah terdapat dua jenis sekolah.  Pertama, Sekolah Desa 3 dan 5 tahun untuk mendidik pribumi agar mampu meningkatkan mutu pertanian pedesaan agar masalah pangan pribumi tidak menjadi beban pemerintah.  Lanjutnya ke sekolah pertukangan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan pemerintah dan swasta Belanda.
Kedua, Sekolah Rendah sampai perguruan tinggi berbahasa Belanda untuk menyiapkan pegawai yang tekun, teliti dan setia bagi instansi dan perusahaan Belanda.  Disamping itu dimasukkan pula program bermuatan untuk membentuk golongan elite baru yang terserabut dari akar dan melecehkan budaya pribumi.  Strategi dan program pendidikan kolonial itu sangat efektif karena terencana dan terlaksana dengan baik dalam sistem, metode dan kurikulum.
Ditambah dengan pandangan budaya masyarakat priyayi yang feodal, strategi dan pendidikan kolonial itu menjadi klop.  Karenanya, menjadi pegawai negeri yang elitis sangat didambakan karena memiliki status yang prestisius, gaji besar serta jaminan hari tua yang aman oleh uang pension.  Watak mereka cenderung konsumtif.
Pendidikan yang dikembangkan pemerintah kolonial memang dapat mencerdaskan bangsa yang beretika dan bermoral, namun tidak mengubah sikap mental “kolokan” bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki harkat yang setara dengan bangsa lain.  Orang Belanda atau bangsa Barat serta aparat birokrasi, dipandang lebih bermartabat.  Konsumerisme dan individualisme mengental.  Cinta kepada bangsa atau sayang kepada sesama manusia menipis.  Kalaupun masih ada, tidak lain oleh jalur pendidikan tradisi budaya atau agama.
RAGAM PERGURUAN NASIONAL
Program pendidikan Taman Siswa dan Muhammadiyah bertujuan mendidik kader pemimpin-pemimpin bangsa diberbagai daerah.  Kader perguruan Muhammadiyah lebih bersifat sosial yang sayang kepada fakir miskin dan anak yatim sebagaimana digagas induk organisasinya.  Ada dua jenis pendidikan yang dikembangkan, yaitu khusus mendidik Agama Islam yang tidak beda dengan madrasah modern dan lainnya sekolah umum yang beragama.  Tingkat perguruan ini sampai ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Dua perguruan lainnya terinspirasi oleh gerakan nasionalisme dari gagasan Indische Partij yang didirikan Tjipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker.  (Mara Sutan, ayahanda M. Sjafei pendiri INS Kayutanam adalah ketua Indische Partij Cabang Jakarta).  Nasionalisme yang mereka anut tanpa membedakan ras dan agama.  Melalui pendidikan, mereka menyiapkan kader yang berpikir, berperasaan dan berjasad merdeka serta percaya akan kemampuan sendiri.
Taman Siswa dikembangkan Ki Hajar ke seluruh Indonesia untuk mendidik kader nasionalis yang akan memimpin bangsa untuk mencapai kemerdekaan Tanah Air tercinta, mengerti aspirasi rakyat dan mampu hidup sederhana, bukan kader ambtenar yang feodalistik.  Metode yang dipakai Taman Siswa dalam menanamkan nasionalisme, bukan dengan agitasi politik, melainkan melalui pengenalan dan kecintaan pada seni budaya bangsa sendiri, yang sekaligus merupakan tandingan dari pendidikan sekolah negeri yang memuja kebudayaan Barat.
Kader bangsa hasil pendidikan Taman Siswa dan Muhammadiyah kemudian dibuktikan sebagai pilar penting pada berbagai perjuangan kemerdekaan di seluruh Indonesia pada masa awal revolusi.  Jika pun mereka mengisi lowongan pada birokrasi yang ditinggalkan Belanda, perilaku cinta bangsa lebih terasakan dibandingkan dengan arogansi birokrat didikan kolonial.
Konsep pendidikan INS Kayutanam berangkat dari filsafat alam, yang kemudian disebut “Sunatullah Ciptaan Tuhan”.  Alam dan manusia adalah substansi yang berharga dan bernilai sama.  Masing-masing mestilah saling menyayangi agar hidup rukun, damai, aman dan makmur sebagai manusia dan sebagai anak alam.
Namun, kondisi alam tempat manusia hidup tidak sama.  Perbedaan kondisi alam itu membentuk watak manusia.  Alam subtropis yang bermusim salju memaksa manusia memiliki tradisi bekerja dan berfikir keras untuk mempertahankan hidupnya.  Oleh karena itu mereka menjadi dinamis, aktif dan kreatif.  Sedangkan bangsa yang hidup di daerah tropis khatulistiwa yang buminya subur, memanjakan manusia, sehingga bangsa Indonesia menjadi santai atau berleha-leha, tidak praktis, tidak efisien, tidak logis dan konsumtif.  Dalam kondisi dan situasi demikian, bagaimana bangsa Indonesia bisa mencapai harkat yang sama dengan bangsa dari bumi subtropis itu?
Strategi pendidikan yang dikembangkan M. Sjafei demi mencapai harkat yang sama dengan bangsa yang maju, ialah mengubah mental bangsa agar menjadi yang dinamik, aktif , kreatif dan produktif.  Bangsa yang berbudaya santai perlu dididik agar menjadi bangsa yang tidak senang diam dan senantiasa bergerak meneladani kodrat alam yang bergerak terus menerus.  Apabila gerak salah satu substansinya terhenti, hancurlah dia.
Untuk menjadi manusia yang dinamis, aktif, kreatif dan produktif, ada tiga komponen utama yang harus dikembangkan secara seimbang.  Komponen utama itu ialah otak, jiwa dan tangan.  Setiap jenis kurikulum pendidikan pada dasarnya adalah alat latihan untuk meningkatkan mutu masing-masing komponen.  Maka fungsi kurikulum akademik tidak lain daripada alat latihan meningkatkan daya nalar, berfikir logis, sistematik dan matematis serta daya serap otak.
Kurikulum kesenian dan olahraga berfungsi meningkatkan mental yang diperlukan bagi hidup dan pergaulan manusia.  Padanya terdapat prinsip keharmonisan perilaku, toleran terhadap perbedaan, kesadaran akan kerjasama tanpa memandang peran orang atau golongan, sertam bersikap sportif.  Sedangkan pada seni rupa lebih diutamakan kreativitas.  Kreativitas sangat penting untuk melatih kemampuan mencari alternative dari suatu yang tidak ada menjadi ada.  Jika pada ilmu eksakta lebih bersifat memikirkan alternative, maka pada kreativitas lebih bersifat berbuat.
Kesamaan tujuan pendidikan seni rupa dan musik ialah pada latihan untuk membentuk sikap mental yang kritis.  Pada dasarnya sikap kritis adalah produk otak.  Mata dan telinga menjadi alat penyerap.  Melalui pendidikan seni rupa, mata dilatih untuk mampu secara kritis membedakan dan membanding garis warna dan bentuk yang satu dengan yang lain, serta yang baik dengan yang salah.  Melalui pendidikan musik dan nyanyi, telinga dilatih agar mampu membedakan secara kritis suara yang harmonis dan disharmonis.  Dari daya kritis mata memandang dan telinga mendengar menyalur kepada pemikiran otak.  Bangsa yang merdeka, yang lepas dari tradisi penghambatan mestilah bermental kritis.
Disamping itu, secara keseluruhan pendidikan kesenian dan olahraga memberi peluang untuk berprestasi dan rasa bangga kelompok atau pribadi sesuai dengan bakat masing-masing.  Memiliki rasa bangga adalah alat pemacu kemauan untuk berkompetisi.  Oleh karena kesenian bersifat universal, maka materi kurikulumnya boleh apa saja.
Sedangkan pendidikan pekerjaan tangan pada perguruan INS ialah alat untuk melatih kemauan kerja agar menjadi manusia yang tidak senang diam.  Selalu aktif dan produktif sebagaimana bangsa-bangsa yang mendiami bumi subtropis.  Materinya atau alatnya boleh apa saja.
Sebagai ilustrasi, seorang elite yang mempunyai hobi pertamanan, umpamanya, oleh karena tangannya tidak bias bekerja, dia tergantung pada tangan orang lain.  Hobi itu menjadi semacam memiliki.  Sama seperti memiliki hewan piaraan yang konsumeristis.  Padahal hobi itu suatu yang dikerjakan sendiri sebagai pemenuh kepuasaan batin dan mengisi waktu luang yang bernilai tambah.  Golongan elite yang tangannya tidak bisa aktif, mengisi waktu kepada obyek yang konsumtif di tempat rekreasi, olahraga individual atau klab malam.
Contoh lain, pada Fakultas Kedokteran yang menjadi fakultas favorit di Padang, 60 persen mahasiswanya perempuan.  Pada seluruh fakultas mahasiswa perempuan lebih cepat masa studinya.  Analisa anak perempuan terlatih sibuk sejak kecil karena membantu ibunya dalam pekerjaan rumah tangga.  Rumah tangga adalah masyarakat kecil dimana orang harus hidup rukun, berdisiplin, toleran dan saling bantu dengan lingkungan.  Kebiasaan di rumah demikian sangat berfaedah waktu belajar di perguruan.  Sedangkan anak laki-laki dibiarkan bermain di luar rumah dan dalam masyarakat yang tidak karuan anak laki-laki terbiasa egois dan asosial jadinya.

KRITIK ATAS PENDIDIKAN NASIONAL
Strategi pendidikan nasional semenjak awal kemerdekaan bangsa tidak pernah jelas.  Program materi dan metodenya sama dengan pendidikan colonial, yang berbeda ialah pada penyatuan jenis dan tingkat sekolah rendah dan menghapus kurikulum bahasa Belanda.
Oleh slogan “demokrasi” pendidikan agar semua anak bangsa mendapat pendidikan yang sama, anak petani dan nelayan di desa pun mendapat pendidikan yang sama dengan anak buruh dan pedagang di kota.  Tujuan hidupnya pun sama menjadi ambtenar pula.
Oleh karena itu pemerintah tidak mampu menyediakan anggaran yang cukup, beberapa materi kurikulum diturunkan muatannya.  Hasil akhir dari kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat kita lihat bahwa anak bangsa tercerabut dari tradisi lapangan hidup pertanian, kenelayanan, pengrajin, dan mental entrepreneur pun hilang.  Pada tingkat yang lain para sarjana tidak gemar membaca dan menulis baik dalam bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris, sehingga kualitas dan mentalitas kecendikiawanannya pun rendah.
Adapun undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang intinya: mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  Dengan konsep tersebut tampaknya negara hendak menjadikan bangsa Indonesia “insan kamil”.  Hasilnya tidak jauh berbeda sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.  Lalu, timbul pertanyaan.  Secara strategis, apakah muatan UU pendidikan nasional tersebut akan dapat mencapai sasaran menjadikan bangsa Indonesia setara dengan bangsa subtropis yang berwatak dan bermental dinamis.
Diduga kuat para penyusun konsep UU pendidikan nasional itu, yang umumnya adalah birokrat tangguh, begitu risau melihat  perilaku tunas bangsa yang tidak mampu dididik orang tua masing-masing secara benar, lalu ditugaskan kepada perguruan untuk melaksanakannya.  Atau bisa juga karena banyak sekali pesanan yang bernuansa politik dari berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang harus dipenuhi ke dalam kurikulum.  Ciri yang kita tahu dari produk perguruan dewasa ini ialah : kualitas ilmu rendah, pola pikir kacau, beringas, malas, cenderung asosial dalam berbagai ragamnya.  Ketika hasil didikan ini menjadi pejabat sejak dari pusat pemerintahan sampai ke desa, sama “payah” mentalnya seolah-olah sudah menjadi sistem birokrasi negara.
Politik pendidikan pemerintah sangat bernuansa politik.  Antara lain menjadikan setiap tingkat perguruan sebagai sarana indoktrinasi politik demi stabilitas kekuasaan.  Kebijaksanaan politik kekuasaan membutuhkan masyarakat yang berbudaya “nrimo”.  Mutu dan kecerdasan yang akan menjadi ajang kebebasan dan dinamika intelektual diredam melalui pendidikan bersifat masal jangka panjang.  Yaitu dengan membuka seluruh tingkat dan jenis perguran yang seragam pada semua daerah, kota, dan desa membuka perguruan tinggi dan dapat menampung tamatan perguruan menengah sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kondisi, situasi  dan realitas kemampuan dan kebutuhan esensial dari masyarakat seumumnya, bahkan dengan mengorbankan mutu.
Di negara demokrasi dengan sistem ekonomi liberal, semestinya anak orang berduit lebih banyak membayar dari orang miskin.  Padahal kita semua tahu semua hal yang didapat dengan cuma-cuma berdampak negatif antara lain berwatak manja dan malas.

MENUJU REFORMASI PENDIDIKAN
Apabila negara ini menjadikan watak anak bangsa mampu bersaing dengan bangsa yang maju dalam era globalisasi, strategi pendidikan harus diubah dengan merevisi UU Pendidikan Nasional.  Pola menyeragamkan jenis dan tingkat perguruan dari SD sampai ke SLTA umum dan kejuruan terus ke Perguruan Tinggi diganti dengan tuntutan kehidupan masa depan bangsa Indonesia yang besar ditengah negara besar lainnya.  Terutama Fakultas atau jurusan yang tidak fungsional ditutup.
Program dan kurikulum disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah yang saling berbeda, baik alamnya maupun lapangan hidupnya.  Guru yang tidak berbakat pendidik jangan dibiarkan berdiri di depan kelas.  Begitu pula calon mahasiswa pada Fakultas Keguruan harus diseleksi dengan ketat mental dan intelegensinya.  Disamping menaikkan anggaran belanja disektor pendidikan, selagi anggaran negara defisit pungutan uang sekolah diturunkan lagi dengan pola orang kaya membayar lebih banyak dari orang miskin.

PENDIDIKAN DAN STRATEGI
Pada titik inilah Paulo Freire telah melakukan sesuatu yang sangat  berharga bagi siapa saja yang concern dengan wacana pendidikan dan pemanusiaan.  Ia menghasilkan pemikiran yang mendalami pendidikan yang tidak hadir dari ruang hampa, tetapi muncul dari sebuah keterlibatan langsung dengan massa rakyat tertindas di beberapa negara Dunia Ketiga.
Fokus utama Freire yang menjadi keprihatinannya hampir sepanjang hidupnya adalah pada proses memanusiakan manusia lewat pendidikan, supaya sebagai subyek otonom mampu memahami, mengungkapkan dan membebaskan dirinya terhadap (vis a vis-berhadapan) realitas yang melingkupinya.
Freire dalam rangka membongkar struktur kesadaran manusia yang dibentuk oleh penguasa antara lain dalam bentuk kurikulum nasional, pengarahan cara belajar yang kemudian hasilnya diukur secara kuantitatif.  Upaya Freire tampak ketika ia mengamati proses belajar yang berlangsung dalam satu masyarakat.
Belajar bagi kebanyakan orang hanyalah sebatas proses memorization demi mengejar  target kurikulum.  Lebih dari itu, gabi Freire, belajar adalah sebuah proses pemahaman.  Membaca bukanlah sekedar menghapal atau mengetahui surface meaning, tetapi sebuah proses penemuan kembali (reinventing), penciptaan kembali (recreating) dan penulisan ulang (rewriting).  Maka yang perlu dilakukan terhadap mereka adalah sebuah upaya penyadaran.  Akan tetapi bukan penyadaran dengan wacana dominant melainkan dengan meminjam bahasa Marx menyanyikan lagu mereka untuk mereka.
Penyadaran adalah sebuah upaya mengenal dunia sebagai suatu yang dinamis dalam prosesnya.  Jadi, bukan dunia seperti apa adanya.  Manusia dalam hubungannya dengan dunia tidaklah sekedar ada di dalam (in) dunia tetapi ia bersama (with) dunia.  Maka tidak cukup bagi manusia untuk sekedar untuk beradaptasi tetapi juga harus mampu berintegrasi dengan dunia.  Integrasi dimaksudkan sebagai kemampuan manusia untuk memilih dan mengubah realitas.  Dengan demikian bereksistensi bagi manusia adalah kemampuan untuk mengubah, memutuskan, mencipta, mengartikulasikan diri dan merefleksikan dirinya berhadapan dengan realitas yang melingkupinya (dunia).
Dari hal ini kita bisa melihat bahwa bagi Freire semua manusia adalah sama.  Yang membedakan satu dengan lainnya adalah kemampuan merefleksi diri (self reflection) masing-masing individu.  Dengan refleksi inilah  manusia akan  mampu keluar dari tahanan sejarah artinya kemampuan untuk keluar dari himpitan masa lalu untuk menemukan hari ini dan kemudian melangkah ke hari esok dengan optimis.
Akan tetapi perlu ditekankan bahwa refleksi diri yang kritis haruslah diimbangi dengan kemampuan melakukan aksi refleksi.  Karena jika hanya dengan refleksi kritis, manusia akan terjebak pada subyektivitasnya dan sebaliknya mengedepankan aksi reflektif akan menjebak pada obyektivitas.  Maka manusia yang sadar adalah mereka yang setiap tindakannya adalah sebuah hasil dari refleksi diri yang kritis untuk kemudian melakukan tindakan selanjutnya dan begitu selanjutnya.
Oleh karena pada dasarnya manusia adalah makhluk merdeka yang bertugas menggerakkan sejarah, maka pendidikan adalah sebuah tugas historis dan kultural yakni menguak realitas dehumanis yang sengaja diciptakan dengan berbagai prosedur tertentu, lalu mengubahnya menjadi situasi humanis yang membebaskan.  Usaha ini akan berhasil jika tercipta ruang dimana semua orang berasa aman dan diakui sebagai subyek-subyek otonom.
Dan itulah yang dilakukan Freire.  Ia tidak memposisikan dirinya sebagai guru atau pawing yang mengerti segala-galanya.  Peran yang dipilihnya lebih melibatkan dirinya dengan kehidupan masyarakat.  Aksi yang diimbangi dengan kemampuan refleksi kritis seperti inilah yang memberi kekuatan pada pemikirannya yang tertuang dalam buku ini.  Freire berpendapat bahwa pendidikan itu harus membebaskan manusia, artinya dengan memperoleh pendidikan yang benar manusia berpendidikan harus bisa merasa bebas menentukan kehendaknya.  Kalau dilihat dari sudut pendapat Freire ini, barangkali sistem pendidikan di Indonesia perlu juga direformasi.
PENGEMBANGAN INDIKATOR BARU
Menurut Suyono perlunya dirumuskan (kembali) indikator-indikator baru untuk mengukur kinerja sektor pendidikan.  Tuntutan itu semakin penting mengingat tuntutan kehidupan di dalam negeri dan tantangan dalam percaturan dalam dunia internasional.  Misalnya melalui AFTA 2003 dan APEC 2020.
Tuntutan kehidupan dalam negeri antara lain menghendaki kualitas SDM yang bersih (terbebas dari perilaku tercela: korupsi, kolusi, nepotisme, mementingkan diri dan kelompoknya, hidup bermewah-mewah).  Jujur, peka terhadap lingkungan, kreatif untuk menemukan hal-hal baru yang bermanfaat, profesional, tekun dan sangat menghargai waktu.
Berdasarkan tuntutan-tuntutan kehidupan dalam negeri dan percaturan dunia internasional diatas, indikator-indikator baru untuk mengukur keberhasilan pendidikan perlu “dirumuskan kembali”, diantaranya adalah perlunya peningkatan keberhasilan pendidikan agama, budi pekerti dan pendidikan nurani, pendidikan kreativitas, pendidikan profesionalisme, dan pendidikan sportivitas dalam bekerja sama dan bersaing secara sehat.
Indikator-indikator baru tersebut selama ini tampak kurang mendapat tempat dan perhatian dalam kebijakan dan praktek pendidikan di Tanah Air.  Selama ini, aspek kepintaran anak sebagaimana yang tampak pada perolehan score atau nilailah yang diagung-agungkan, baik oleh sekolah maupun masyarakat.  Kepintaran tersebut dalam kenyataanya makin disederhanakan menjadi kemampuan menghapal dan mengingat fakta, konsep dan teori-teori sebagaimana yang dapat dilihat dalam isi dan kemasan bahan ajar, praktek pembelajaran, dan sistem pengujiannya.  Hasil dari penyederhanaan tersebut dapat dilihat pada bagaimana kualitas SDM Indonesia saat ini, yang umumnya kurang (tidak) bersih, kurang kreatif, kurang professional, kurang (tidak) sensitive dan kurang siap bersaing dalam percaturan dunia internasional.  Percaya atau tidak itulah kenyataan sebagaimana yang dapat dilihat pada berkepanjangannya krisis multidimensi saat ini.

INDIKATOR BARU
Selanjutnya, bagaimana caranya agar indikator-indikator baru pendidikan tersebut bisa terwujud dalam pendidikan di Indonesia?  Indikator-indikator baru pendidikan tersebut harus terumus dalam GHBN, UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut dan bahkan harus terumus dalam kurikulum sekolah terutama dalam Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) setiap mata pelajaran.
Artinya, apa yang akan dipelajari siswa dan apa yang akan diajarkan guru, diakui atau tidakm sebagian besar diabdikan kepada keberhasilan siswa untuk menghadapi tes dan sistem pengujian.  Hampir tidak pernah terdengar dalam berbagai perbincangan dalam masyarakat, bagaimana kejujuran siswa, kreativitas siswa, sportivitas siswa dan kesetiakawanan siswa dalam pendidikan.  Padahal, semua itu merupakan indikator-indikator baru pendidikan tersebut tidak akan menarik bagi siswa, guru, orang tua dan bahkan masyarakat apabila tidak dimunculkan dalam tes dan sistem pengujiannya.  Itu berarti, kejujuran, ketaatan beribadah, pengamalan agama, budi pekerti yang luhur, nurani yang bersih, kesetiakawanan, krreativitas, profesionalisme dan sportivitas dalam bekerja sama dan bersaing, perludimasukan dalam tes dan sistem pengujian disekolah, bagai mana caranya? Itulah pekerjaan rumah para praktisi dan ahli pendidikan untuk merumuskannya.
Adanya tuntutan bahwa laporan pendidikan juga harus berisi indikator-indikator baru tersebut, penilaian-penilaian dalam proses belajar untuk meningkatkan kualitas kejujuran, ketaatan beribadah, pengamalan agama, budipekerti yang luhur, nurani yang bersih, kesetiakawanan kreativitas, profesionalisme, dan sportivitas dalam bekerjasama dan bersaing para siswa menjadi penting.
Melalui upaya ini pula diharapkan orang tua dan masyarakat dalam perbincangannya ditegah masyarakat juga akan mengedepankan indikator-indikator tersebut dan tidak hanya menonjolkan angka-angka prestisius yang di capai putra-putrinya, sebagai mana yang tampak pada NEM atau IP nya. Iklim yang demikian itu secara tidak l;angsung diharapkan juga menjadi budaya dan tradisi baru di tengah-tengah masyarakat.
PARADIGMA NILAI-NILAI HUMANISTIK.
Perlunya kini mengintroduksikan kembali pendidikan yang mempunyai nilai-nilai humanistik atau kita sebut pendidikan humaniora disekolah sebagai program kulikuler. Humaniora sebagai pendidikan nurani untuk dimasukan dalam pendidikan di zaman industrialisasi yang hanya menghasilkan manusia robotik. Sebab kepribadian yang bersifat robotic/mekanis ternyata tak tahan menghadapi krisis peradaban.
Dalam makalah mantan guru besar sosiologi universitas airlangga Surabaya, Prof. Soetandyo Wingnjosoebroto mengemukakan, pada peradaban industrialisasi muncul haute culture (budaya tinggi) baru, yakni kelas baru para teknolog, teknokrat, kapitalis dan manusia-manusia bisnis, menggantikan peradaban budaya tinggi lama yaitu kaum gusti dan feodalis.
Industrialisasi juga mengubah fungsi pendidikan yang harus rasional, lugas, efektif, dan efisien.
“Pendidikan telah menjadi bagian dari sistem produksi, atau setidaknya di-link and matchka, dengan kebutuhan industri dan pendidikan disubordinasikan dengan kebutuhan industri. Pada zaman industi memilh manusia yang steril yang cuma terobsesi kesalehan dan keindahan.” kata Sutandyo.
Oleh karena itu pendidikan tidak lagi tampil dengan wajah kemanusiaan (humaniora), melainkan mekanik dan teknologi. Pendidikan tidak lagi berfungsi sebagai institusi ruh-ruh anak-anak muda ke suasana merdeka yang bebas dari sembarang bentuk ketergantungan. pendidikan dalam situasi seperti ini tidak lagi mampu dengan penuh daya menanamkan kearifan hidup di sanubari peserta didik secara terarah.
“Padahal berdasarkan kodrat manusia seutuhnya bahwa anusia yang tak hanya eksis sebagai oknum high tech, melainkan juga manusia yang pertama-tama harus bisa eksis sebagai pribadi yang susngguh-sungguh high touch” kata Soetandyo.
“Kini saatnya melaksanakan kembali pendidikan humaniora untuk membangun kepribadian manusia yang lengkap dan utuh dizaman industri” kata Sutandyo.
Meluasnya tuntutan reformasi ekonomi dan politik yang digencangkan para mahasiswa perlu ditanggapi secara positif. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kemudian menyebabkan persoalan ekonomi ini memang harus diselesaikan melalui suatu reformasi.  Disini mahasiswa dan civitas akademika memiliki tanggung jawab sosial untuk turut mendukung reformasi itu.
Kenapa demikian, karena kampus bukanlah “menara gading” yang jauh dari persoalan masyarakat, tetapi sebaliknya kampus adalah bagian dari masyarakat yang dengan potensi akademiknya harus mampu memberikan respons terhadap persoalan masyarakat sekaligus memberikan alternatif dan solusi bagi pemecahanya. Untuk itu, reformasi pendidikan yang kondusif untuk perannya ini perlu segera diwujudkan.
Kampus tentunya mempunyai tanggung jawab moral bagi berkembangnya sebuah negara. Karena kampus adalah tempat sumber daya intelektual (intertektual kapital) yang bertumpu pada etika, moral, dan akal.  Jadi objektifitas, kreatifitas dan fleksibilitas (tidak rigid) penilaian harus berkembang dan dipupuk dengan baik di dalam kampus. Majunya suatu reformasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sangat ditentukan oleh kampus.  Tanpa prasyarat itu, sulit sekali lahir penemuan luar biasa dalam IPTEK dan masalah lainnya dari kalangan intelektual yang sistem kenegaraannya masih seperti ini.

PARADIGMA BARU PERGURUAN TINGGI
Paradigma baru tentang fungsi pendidikan tinggi menghadapi era globalisasi perlu disusun pedoman tentang sosok manusia yang diinginkan sebagai output dari sistem pendidikan tinggi nasional, memerlukan tambahan dimensi untuk membangun masyarakat Indonesia.  Tri Dharma Perguruan Tinggi juga sudah perlu dikaji lagi.
Mantan Koordinator Kopertis Wilayah III Prof. dr. Arjatmo Tjokronegoro, Phd, mengatakan setelah melihat perkembangan pendidikan dengan Tri Dharmanya, maka dalam menghadapi era globalisasi sudah waktunya apabila fungsi pendidikan tinggi dikaji ulang.  Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan tinggi terlalu menekankan kepada aspek Kognitif atau aspek Akademik dari lembaga pendidikan tinggi “Aspek-aspek Emosi”, Tanggung jawab Sosial, Aspek Moral dan Religi kurang mendapat penekanan”, ujarnya.
Lebih jauh beliau mengemukakan atas penilaian kurikulum pendidikan tinggi kita saat ini terlalu menekankan kepada pengembangan otak kir dengan kurang memberikan pengembangan fungsi otak kanan.  Padahal fungsi otak kanan cukup penting, yang berfungsi untuk inisiatif, kreatif, inovatif, apresiasi seni dan kemampuan-kemampuan normatif.
Pengembangan mahasiswa kita sebagai manusia seutuhnya tentu menuntut kehidupan kampus yang lebih kata dan didukung oleh sarana-sarana yang memungkinkan berkembangnya aspek emosi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan serta aspek moral dan religi.

Tinggalkan sebuah Komentar »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.
Entries dan komentar feeds.

%d blogger menyukai ini: